Jakarta – KH. Sofyan Munawar (Ketua PERSIS DKI Jakarta) secara tegas menyampaikan dukungannya terhadap Polri dalam perannya menjaga Stabilitas demi kebangkitan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan di Kantor Sekretariat PERSIS DKI Jakarta, di Jln Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Mei 2025
Adanya kebijakan Presiden AS, Donald Trump yang kontroversial yakni penerapan tarif impor yang cukup tinggi terhadap berbagai negara, terutama Tiongkok, yang menciptakan ketegangan dalam perdagangan internasional. Kebijakan itu dianggap sebagai upaya untuk melindungi ekonomi domestik Amerika. Namun, dalam pandangan saya, kebijakan tersebut lebih banyak mengacaukan suasana perdagangan multilateral dan internasional yang terjalin selama ini.
Kebijakan Presiden AS itu akan sangat berpengaruh bagi bertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam hal ini seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus menyikapi bersama sehingga ekonomi Indonesia masih tetap stabil.
Ketua PERSIS DKI Jakarta menegaskan terkait isu kehalalan Kloning 3D yang akan diberlakukan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa isu kloning merupakan efek domino dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, sehingga dalam hal ini PERSIS DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan menyarankan agar Pemerintah dan Ormas disarankan berdiskusi bersama demi kemashalatan umat dengan menjunjung kejujuran dan transparansi.
Harapan PERSIS DKI Jakarta, disampaikan oleh KH. Sofyan Munawar (Ketua PERSIS DKI Jakarta) terkait hubungan Kepolisian RI dengan para Ulama serta organisasi-organisasi perlunya kolaborasi dan sinergi dalam bentuk kerja sama nyata berkelanjutan serta saling menguatkan khususnya dalam mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menekan pertumbuhan ekonomi yang cenderung pada menjaga stabilitas makroekonomi, melindungi masyarakat rentan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
“Terima kasih kepada Kepolisian RI yang telah merespon cepat bahwa Polri akan berperan dalam menjaga Stabilitas demi kebangkitan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sebagai tindaklanjut dari kebijakan Presiden RI dan dampak dari efek domino kebijakan Presiden AS.” pungkasnya.
